Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), memberikan wawasan kunci kepada para pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada hari Rabu (30 Juli). Turut hadir dalam acara tersebut adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I untuk Materi Komunikasi dan Informasi di PCO; Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai; Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu; Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, serta pejabat daerah lainnya dan perwakilan dari Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan perspektif di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi program-program prioritas nasional berjalan lancar dan terkoordinasi. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat maju bersama-sama. Pemahaman bersama adalah kunci,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo tidak bersifat spontan melainkan berdasarkan perencanaan jangka panjang—banyak gagasan yang disusun dalam buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar program-program pemerintah. Salah satu inisiatif andalannya adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang digambarkan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipertimbangkan. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program ini. “Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi platform bagi para pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan para peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan yang tak kalah penting—rasanya harus enak. “Jika makanannya tidak enak dan tidak dimakan, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya mengatakan: jika makanan tidak enak, beri umpan balik. Ini pemborosan jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” ujarnya.
