Tips Efektif Temukan Peluang Karir Bagi Orang yang Sulit Cari Kerja

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar politik Ikrar Nusa Bhakti. Ikrar menyoroti potensi konflik kepentingan dan masalah etika serta kepatutan sosial di tengah situasi ekonomi sulit saat ini. Menurut Ikrar, persoalan utama bukan hanya seputar pelanggaran aturan, tetapi lebih pada sensitivitas sosial di masyarakat yang saat ini banyak mengalami PHK dan kesulitan mencari pekerjaan. Ikrar menekankan bahwa debat seputar rangkap jabatan ini seharusnya tidak hanya berfokus pada legalitas tindakan tersebut, namun juga pada prinsip kepatutan, terutama di masa sulit seperti saat ini. Ikrar juga menyoroti isu conflict of interest yang dapat timbul dari rangkap jabatan tersebut, meskipun sebagian besar tugas komisaris BUMN hanya memerlukan waktu sedikit, seperti pertemuan sebulan sekali. Berbagai wamen di Kabinet Merah Putih yang merangkap sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya juga mencuri perhatian, seperti Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Bagaimana pandangan Anda terkait isu ini?

Source link