Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak sektor swasta baik dalam negeri maupun internasional untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur nasional Indonesia, dengan dukungan lingkungan investasi yang efisien dan transparan. Dalam pidato penutupnya di Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Prabowo menegaskan pentingnya undang-undang yang memungkinkan sektor swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Ia mengakui keunggulan sektor swasta dalam hal efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam proses konstruksi dan pengembangan fisik. Prabowo juga mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dinilai birokratis dan kurang efisien, serta sering mengandalkan suntikan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam upayanya untuk mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi secara aktif dalam infrastruktur Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan di awal pemerintahannya telah berhasil menciptakan ruang anggaran yang memadai untuk proyek pembangunan. Selain itu, dana investasi kedaulatan Indonesia, yang dikenal dengan nama Danantara, juga menjadi instrumen keuangan tambahan yang akan mendukung proyek-proyek infrastruktur. Kehadiran Danantara pun memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dengan lebih mantap dan siap menghadapi transformasi besar ke depan.
