Indonesia diharapkan untuk segera merumuskan strategi antariksa nasional yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, namun juga untuk menjamin kepentingan jangka panjang negara di tengah meningkatnya tensi geopolitik di luar angkasa. Terkait hal ini, diskusi publik yang bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia pada Selasa (27/5).
Pada acara tersebut, para peserta dipertemukan dari berbagai tokoh seperti parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, dan media dengan tujuan untuk membahas pentingnya isu antariksa sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global. Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang merupakan pembicara utama, menegaskan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa merupakan syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional.
Menurut Prof. Djamaluddin, Indonesia perlu mengambil langkah cepat dan strategis untuk tidak tertinggal dalam kompetisi space economy global yang sedang berkembang. Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, juga memperingatkan bahwa ruang antariksa saat ini menjadi medan strategis setara dengan darat, laut, dan udara serta menyoroti implikasi langsung dari militerisasi orbit terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.
Dari sisi sektor sipil, Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menekankan pentingnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, juga menyatakan bahwa sektor antariksa merupakan indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Dia menegaskan bahwa DPR mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) sebagai dasar hukum penguatan antariksa nasional.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa dapat menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi. Diskusi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam kompetisi antariksa global, melainkan perlu menciptakan strategi nasional yang komprehensif, lintas sektor, dan berjangka panjang demi mewujudkan kemandirian dalam bidang antariksa.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
