Istana Pengamanan TNI di Kejaksaan: Pertahanan Standar

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi mengklarifikasi isu seputar penggunaan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di setiap daerah. Menurut Hasan, kebijakan ini merupakan bentuk kerja sama antara lembaga-lembaga terkait tanpa adanya kondisi darurat yang memerlukan intervensi bersenjata. Dia menjelaskan bahwa MoU untuk pengamanan di dalam kejaksaan adalah upaya kolaborasi antar lembaga yang umum dilakukan. Hasan juga menyebutkan bahwa lembaga negara lain seperti Badan Gizi Nasional (BGN) juga pernah melibatkan TNI dalam beberapa kerjasamanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga negara memiliki hak untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain. Sebelumnya, TNI telah menerapkan kebijakan pengamanan kantor-kantor kejaksaan dengan menurunkan personel sesuai dengan Surat Telegram Nomor: ST/1192/2025 tanggal 6 Mei 2025. Prajurit TNI ditempatkan di setiap kejaksaan tingkat tinggi dan kejaksaan negri, dengan rotasi setiap bulan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam instansi kejaksaan tanpa tujuan kepolisian atau keamanan lainnya.

Source link