Aktivis 98, Haris Rusly Moti, mengecam keras rangkaian teror yang ditujukan kepada Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus kepada seorang jurnalis Tempo. Haris mengungkapkan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku dan motif di balik teror tersebut. Menurut Haris, tujuan dari teror tersebut adalah untuk menimbulkan ketakutan, menciptakan kekacauan, dan merusak persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Haris percaya bahwa media massa kritis adalah mitra dalam menghadapi pejabat yang cenderung berperilaku ‘ABS’, Asal Bapak Senang.
Haris juga mengklarifikasi bahwa teror ini tidak dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau pendukungnya. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo justru dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan kekacauan yang disebabkan oleh serangkaian tindakan teror tersebut. Terkait dengan pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret, Haris menegaskan bahwa Prabowo tidak menyalahkan media massa kritis atau media sosial. Sebaliknya, Prabowo melakukan introspeksi dan mencatat kesalahpahaman serta protes yang muncul sebagai hasil kegagalan komunikasi publik pemerintah.
Haris juga mencatat bahwa momentum teror terjadi di tengah-tengah pembahasan RUU TNI oleh DPR RI, yang menurutnya tidak terjadi secara kebetulan. Haris juga menyoroti persepsi yang dibentuk di media sosial dan massa, yang menyudutkan pemerintah Prabowo sebagai dalang di balik serangkaian teror. Teror ini, menurut Haris, didesain untuk mematangkan ketidakpercayaan, ketidakaturan sosial, dan ketidakpatuhan pada hukum, dengan harapan memicu protes kuat dari masyarakat. Semua ini, menurut Haris, bertujuan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo sebagai militeristik, antidemokrasi, dan anti pers.
