Bank Jatim menerima penghargaan Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank Jatim dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2025 di Jakarta. Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, bertanggung jawab untuk menandatangani perjanjian tersebut. Bank Jatim juga meraih penghargaan Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
Dalam perjanjian tersebut, Bank Jatim akan menyalurkan gaji aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan pejabat negara secara terpusat. Mereka juga akan melaksanakan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, mengelola rekening pemerintah untuk satuan kerja di tingkat kementerian negara atau lembaga, dan mengatur global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia. Kerja sama antara Bank Jatim dan DJPb bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Busrul, dalam ucapan terimanya, menyatakan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut kepada nasabah setia Bank Jatim. Dia berharap Transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim dapat terus memberikan layanan optimal yang mendukung pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap memiliki risiko yang terukur. Astera menekankan bahwa pengelolaan kas negara saat ini berkembang pesat dengan sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital. Jumlah transaksi penerimaan negara mencapai lebih dari 100 juta dan transaksi pengeluaran negara mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen.
Astera juga menyampaikan harapannya terhadap pelayanan yang baik dari Bank Jatim sehingga dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan treasury. Sinergi antara pemerintah dan perbankan merupakan hal yang penting untuk memastikan keberhasilan dalam pengelolaan kas negara. Keseluruhan kerjasama ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan keefektifan dalam pengelolaan keuangan negara.
