Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mempertanyakan kondisi koperasi di Kabupaten Sumenep yang masih mengalami berbagai masalah, seperti rendahnya tingkat keaktifan dan ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan. Dari 1.565 koperasi yang terdaftar, sekitar 791 di antaranya tidak aktif. Untuk memperbaiki keadaan, Masdawi menekankan pentingnya koperasi memiliki laporan keuangan triwulanan yang spesifik sesuai dengan bidang usahanya.
Selain itu, Masdawi juga menekankan bahwa koperasi harus fokus pada satu bidang usaha agar bisa berkembang dengan baik. Koperasi yang ingin bermitra dengan pemerintah provinsi atau pusat juga harus melewati proses verifikasi yang ketat. Meskipun terdapat sekitar 100 koperasi perikanan di Kabupaten Sumenep, hanya 11 di antaranya yang memenuhi syarat setelah diverifikasi.
Komisi II DPRD Sumenep berkomitmen untuk mendukung Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam pembinaan koperasi yang masih beroperasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah koperasi yang hanya aktif saat menerima bantuan pemerintah, namun kemudian tidak melanjutkan aktivitasnya. DPRD juga mendorong sosialisasi kepada pengurus koperasi di setiap kecamatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan dan operasional koperasi.
Masalah utama yang dihadapi koperasi saat ini adalah kurangnya minat generasi muda dan kendala dalam perubahan struktur kepengurusan. Masdawi berencana untuk mendorong generasi muda dalam pengelolaan koperasi melalui sosialisasi yang melibatkan anggota DPR. DPRD Sumenep juga akan terus melakukan evaluasi terhadap koperasi yang masih aktif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jika koperasi memiliki manajemen keuangan yang baik, mereka berpotensi mendapatkan bantuan hingga Rp250 juta dari pemerintah provinsi.
Masdawi mengimbau kepada pengurus koperasi di Sumenep untuk segera melengkapi persyaratan administrasi agar tetap terverifikasi. Koperasi yang tidak memenuhi syarat dalam waktu tiga bulan bisa dihapus dari daftar resmi. Harapannya, koperasi yang belum diverifikasi segera menyelesaikan kekurangannya agar bisa terus beroperasi dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.
