Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasto, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan sektor produktif demi kepentingan masyarakat. Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan mendorong kebijakan ekonomi rakyat yang berpihak kepada sektor-sektor produktif.
Hasto juga mencatat bahwa efisiensi anggaran pernah dilakukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat menjabat sebagai Presiden. Namun, Hasto menekankan bahwa efisiensi ini harus dilakukan dengan melakukan konsolidasi fiskal dan mendorong ekonomi masyarakat. PDIP juga memberikan dukungan terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, dengan syarat program tersebut harus melibatkan masyarakat kecil dan UMKM.
Di sisi lain, Ketua DPP PKB, Lukmanul Khakim, menilai kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk menekan pengeluaran dan memulai program-program yang lebih efektif. PKB, selaku partai koalisi pemerintah, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kebijakan tersebut, dengan catatan bahwa efisiensi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo telah mengumumkan pemangkasan pos anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci 16 pos belanja yang harus dihemat di Kabinet Merah Putih sebesar Rp256,1 triliun. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan sesuai arahan Presiden adalah untuk ‘menghilangkan lemak-lemak’ dalam belanja APBN tanpa mengurangi tenaga dan kemampuan pemerintah.
