Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Nasir, saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Joko Widodo tersebut.
“Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir. Dia menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat tetap berjalan. Efisiensi anggaran hari ini dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan bahwa penundaan pembangunan IKN merupakan keputusan yang tepat oleh Prabowo. Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang. Dalam keterangan tertulisnya, Indra menilai rencana tersebut menunjukkan keseriusan Prabowo dalam mensejahterakan rakyatnya.
Indra juga menambahkan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Blokir tersebut akan dibuka setelah pagu anggaran hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkap bahwa pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan bahwa blokir anggaran tidak akan menghentikan proyek IKN. Dia menjelaskan bahwa anggaran yang diblokir belum dapat digunakan saat ini. Meskipun terjadi blokir, anggaran tersebut masih ada namun belum bisa digunakan.
