Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam pertemuan dengan polisi dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menekankan pentingnya dua tahapan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.
Hadi menjelaskan bahwa berbagai bentuk gangguan dapat terjadi selama tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
“Pada tahap persiapan, terjadi pembentukan PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, terdapat penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih,” katanya saat menjadi narasumber utama pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Hadi menyebut beberapa potensi kejadian yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat selama pilkada 2024, seperti pelanggaran terhadap regulasi pemilu, ketidaknetralan, politik uang, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu.
“Ketidaknetralan penyelenggara pemilu atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon merupakan contoh penyebab konflik sosial yang mungkin terjadi selama pilkada,” ujarnya.
Hadi juga menegaskan pentingnya untuk waspada terhadap potensi konflik di empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Intelijen Polri diminta untuk mengawasi berbagai isu seperti politik identitas, politik uang, provokasi di media sosial, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu selama tahapan pilkada 2024.
Menurut Hadi, analisis intelijen menunjukkan bahwa potensi konflik selama pilkada 2024 cenderung tinggi. Oleh karena itu, intelijen Polri diharapkan mampu membuat langkah-langkah preventif yang matang dan akurat.
“Pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak, sehingga stabilitas keamanan yang disediakan oleh TNI-Polri akan berkurang. Oleh karena itu, intelligence harus mampu mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi dan mengatasi kontingensi yang ada,” kata Hadi.
Terakhir, Hadi menegaskan bahwa intelijen keamanan Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan selama pilkada 2024. Mereka bertugas untuk mencegah konflik dan gangguan agar pemilihan kepala daerah berlangsung secara aman, lancar, dan damai.
“Intelijen harus dapat mengelola potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengamankan pelaksanaan pilkada,” tutup Hadi.
Penulis: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
