Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa demokrasi akan menjadi lebih kuat di Indonesia sekarang ini karena perkembangan internet dan media sosial.
Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka.
“Karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, maka diterapkan sistem representatif. Sehingga, rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen, serta dalam sistem presidensial, rakyat memiliki hak untuk memilih presiden, bupati, dan gubernur. Hal ini adalah kehendak rakyat kita,” jelas Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama tvOne yang berjudul “Prabowo Subianto Bicara untuk Indonesia”, pada Rabu (22/5) malam.
Selanjutnya, ketika ditanya tentang apakah pemerintahannya nanti akan anti-kritik atau tidak, Prabowo menegaskan bahwa kritik sangat diperlukan dan harus bersifat objektif.
“Kritik harus diterima, itu bagian dari check and balances yang sebenarnya menjaga keamanan. Namun, kritik harus membangun, bukan destruktif, dan harus bersifat objektif,” jawab Prabowo.
Sementara itu, terkait kebebasan pers, Prabowo menekankan bahwa hal tersebut sangat penting meskipun beberapa media di Indonesia telah menjadi milik segelintir orang.
“Media mainstream adalah bisnis dan memiliki pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh segelintir orang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan pemiliknya?” ujar Prabowo.
Meskipun demikian, Prabowo berharap bahwa di tengah perkembangan media sosial yang pesat, masyarakat dapat memperoleh informasi dari beragam sumber dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pemilik media.
“Saat ini, terjadi fenomena baru yaitu revolusi informasi melalui media baru seperti internet, sosial media, dan TikTok. Informasi dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat,” tambah Prabowo.
“Menurut saya, demokrasi akan menjadi lebih kuat. Sekarang, tidak mungkin lagi 5-6 orang mengontrol opini suatu bangsa,” tutupnya.
