Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengusulkan sanksi bagi pejabat yang tidak jujur dalam melaporkan hartanya di LHKPN. Prabowo mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sistemik sehingga penanggulangannya membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, termasuk memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Prabowo juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang rentan terhadap korupsi. Dia juga mengusulkan penerapan metode pembuktian terbalik dalam penindakan korupsi.
Selain itu, Prabowo membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara maju terkait kualitas hidup pejabat negara. Menurutnya, kualitas hidup yang terjamin merupakan salah satu cara mencegah korupsi secara realistis dan sistemik.
Prabowo juga memastikan bahwa anggaran negara mampu membiayai kenaikan gaji dan peningkatan kualitas hidup pejabat negara. Menurutnya, Indonesia adalah negara kaya dan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup pejabat negara dengan berbagai sistem.
