Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta pemerintah kota setempat untuk menyelidiki delapan orang warga negara Bangladesh yang memiliki KTP elektronik palsu yang dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara, dan ditemukan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita menghargai upaya Polda NTT dalam mengungkap kedatangan kedelapan warga Bangladesh di wilayah hukumnya. Namun, kita mendesak agar kasus KTP palsu ini diusut tuntas,” kata Robi di Medan, Senin.
Legislator ini berharap adanya koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Polda Sumatera Utara, untuk mengungkap jaringan e-KTP di Kota Medan.
Selain itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, yang bertugas dalam administrasi kependudukan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
Aparat Kepolisian Resor Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengamankan delapan warga negara asal Bangladesh di Belu, NTT, pada Ahad (10/12). Saat diperiksa, kedelapan warga tersebut tidak dapat menunjukkan paspor asli, tetapi mereka memiliki e-KTP Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, dan Kota Kupang di NTT, yang diurus oleh seseorang di Kota Medan, Sumatera Utara, dengan biaya sebesar Rp300 ribu per orang.
“Melihat dari perjalanan kedelapan warga Bangladesh itu, kita menilai bahwa pengamanan di area bandara sangat lemah. Mereka menggunakan e-KTP palsu untuk menggunakan transportasi udara,” ujar Robi.
Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan akan menindak tegas aparat Pemkot Medan dan jajarannya jika terbukti terlibat dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan e-KTP.
“Bahkan pada saat pelantikan terakhir, saya sudah menyampaikan kepada Disdukcapil dan juga kepada kecamatan dan kelurahan, bahwa data diri khususnya KTP Medan tidak boleh dimain-mainkan,” tegasnya.
Bobby menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat, jika terbukti aparat Pemkot Medan terlibat dalam pembuatan e-KTP secara ilegal.
