Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DIY Danang Wicaksana Sulistya meminta Polri membuka penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan. Ia menilai perkara yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri itu akan menjadi perhatian besar publik.
“Publik akan sangat menantikan dan memperhatikan perjalanan masalah ini. Banyak pertanyaan publik yang tentunya akan terjawab dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri,” kata Danang dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11).
Gerindra minta penyidikan dibuka secara transparan
Danang menyatakan masyarakat perlu mempercayakan proses hukum kepada Polri. Menurut dia, dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan oknum, bukan gambaran Polri sebagai institusi.
“Saya percaya Polri akan transparan. Saya juga minta masyarakat juga percaya pada Polri dan kita tunggu perkembangannya,” ujarnya.
Ia mengaku tidak habis pikir seorang pimpinan Polri diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap presiden. Danang menyebut perkara itu mengecewakan rakyat, terlebih dugaan tindakan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025.
“Tentu mengecewakan apa yang dilakukan mantan Kapolri dan beberapa oknum perwira tinggi Polri lainnya. Terlebih ini sudah dilakukan sejak 2025,” kata Danang.
Danang tidak berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan Listyo Sigit melakukan penyadapan. Ia menyerahkan pengungkapan motif, pihak yang terlibat, dan rangkaian perkara tersebut kepada Polri.
“Meskipun Listyo Sigit mantan pimpinan Polri, saya yakin penyidik akan profesional, transparan, dan mengungkap persoalan ini hingga terang benderang,” katanya.
Tiga jenderal ditetapkan sebagai tersangka
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, yang disebut sebagai eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution; serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Satu jenderal lain, Irjen Pol Slamet Uliandi yang disebut dengan inisial SU, masih berstatus sebagai saksi.
Menurut informasi dalam perkara tersebut, dugaan penyadapan dilakukan pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui proses verifikasi, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo.
Danang berharap proses penyelidikan dan penyidikan dapat menjawab pertanyaan publik mengenai bagaimana penyadapan itu dilakukan serta siapa saja yang bertanggung jawab. Ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa penyidik akan bekerja secara profesional dan mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.












