Berita  

Menkum Blokir 700 Ribu Badan Usaha Tak Lapor Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sekitar 700 ribu badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan data pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO). Pemblokiran dilakukan setelah entitas-entitas tersebut tidak menyampaikan data kepemilikan sesuai batas waktu yang telah diberikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10). Menurut dia, pelaporan BO merupakan kewajiban penting untuk melengkapi data badan usaha sekaligus memperkuat transparansi.

Ratusan ribu badan usaha belum laporkan BO

“Sampai dengan hari ini masih terdapat kurang lebih 700.000 badan usaha maupun yayasan yang kami blokir karena belum melaporkan beneficial ownership-nya,” ujar Supratman.

Data pemilik manfaat diperlukan untuk mengetahui pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat terakhir dari suatu badan usaha. Informasi tersebut juga mencakup pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan badan usaha bersangkutan.

“BO ini penting untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat terakhir dari sebuah badan usaha termasuk afiliasinya,” kata Supratman.

Dengan adanya pelaporan itu, Kemenkum dapat memiliki data mengenai pihak yang berada di balik kepemilikan atau manfaat suatu badan usaha. Namun, ratusan ribu entitas masih belum memenuhi kewajiban pelaporan tersebut hingga batas waktu yang ditetapkan.

Jumlah pemblokiran menurun dari tahun lalu

Supratman mengatakan jumlah badan usaha dan yayasan yang diblokir saat ini sebenarnya telah menurun dibandingkan tahun lalu. Pada periode sebelumnya, jumlah badan usaha yang terkena pemblokiran mencapai sekitar 2 juta.

Meski turun cukup besar, Kemenkum masih mencatat sekitar 700 ribu entitas yang belum menyampaikan data BO. Pemblokiran tersebut menjadi bagian dari langkah kementerian dalam menertibkan pencatatan informasi kepemilikan badan usaha.

Supratman menjelaskan badan usaha yang diblokir secara otomatis tidak lagi berstatus aktif. Kemenkum selanjutnya akan memasukkan badan usaha tersebut ke dalam daftar badan usaha yang sudah tidak aktif.

“Nanti status kalau dia badan usaha, nanti akan kami masukkan dalam list badan usaha yang sudah tidak aktif,” ujarnya.

Source link