Berita  

Tri Tito Karnavian Dorong Efisiensi Anggaran di Raker 3 Lembaga

Tri Tito Karnavian mendorong penghematan anggaran melalui penggabungan rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) dalam satu forum terpadu. Kebijakan tersebut untuk pertama kalinya diterapkan pada tiga lembaga yang dipimpinnya secara bersamaan.

Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu itu mengatakan, penyatuan rapat kerja diharapkan membuat pelaksanaan program lebih efisien dan koordinasi antarlembaga semakin terarah. Namun, efisiensi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi substansi pembahasan maupun arti penting masing-masing rapat kerja.

“Jadi ini baru kali pertama untuk tiga lembaga ini rapat kerjanya dijadikan satu, harapannya lebih efisien dan tentunya tidak mengurangi makna dari rapat kerjanya,” ujar Tri saat membuka Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026).

Satu forum untuk tiga tanggung jawab kelembagaan

Menurut Tri, integrasi rapat kerja tersebut berkaitan dengan tiga tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah. Peran itu berlangsung mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dengan forum bersama, koordinasi diharapkan dapat berlangsung lebih efektif tanpa menghilangkan peran setiap lembaga. Masing-masing organisasi tetap memiliki agenda dan fungsi, tetapi pembahasannya diselaraskan dalam satu rangkaian pertemuan.

Pendekatan itu juga ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Tri menekankan bahwa penghematan biaya operasional harus tetap berjalan seiring dengan pembahasan agenda strategis dan penyusunan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Dukungan regulasi dan penganggaran daerah

Dalam forum di Denpasar tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Dukungan itu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu di berbagai daerah.

Tri menyebut rapat kerja terpadu tidak hanya diarahkan untuk mengurangi pengeluaran atau mengonsolidasikan organisasi. Forum tersebut juga diharapkan melahirkan inovasi dan program yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang pasti nanti tetap akan menghasilkan ke depannya program-program yang pastinya harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi komitmen pengurus dan kader di daerah yang terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Tri, kolaborasi antarlembaga menjadi modal untuk mendorong kemajuan para perajin, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saya meyakini dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita dapat mendorong kemajuan para perajin, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia,” ujar Tri.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Gubernur Bali Wayan Koster, pejabat pimpinan tinggi Kemendagri dan Bappenas, serta pengurus pusat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Hadir pula para ketua Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dari 14 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah.

Source link