Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah partainya memiliki kepentingan dalam gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia juga menolak mengaitkan perkara tersebut dengan rumor Ketua DPR RI Puan Maharani yang disebut-sebut dipersiapkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.
“Sudahlah, kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya cawapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).
Said minta semua pihak menunggu putusan MK
Said menegaskan bahwa perkara terkait hasil pemilu dan pencalonan presiden-wakil presiden memiliki jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan tidak mendahului putusan dengan berbagai komentar atau spekulasi.
“Jalurnya memang disiapin oleh konstitusi kita. Sehingga, tiarap aja semua, jangan saling komentar. Mari kita tunggu apa keputusan MK,” ujarnya.
Menurut Said, MK merupakan forum yang sah untuk memutus gugatan tersebut. Ia menyatakan urusan itu sepenuhnya berada dalam kewenangan lembaga peradilan konstitusi tersebut.
Ketua Badan Anggaran DPR RI itu juga mengaku heran karena PDIP kerap dikaitkan dengan berbagai isu politik yang berkembang. Ia menyinggung pemberitaan mengenai tokoh yang pernah menjadi kader PDIP dan kemudian bergabung dengan partai lain.
“Pokoknya kalau ada gejolak di sebelah sana, langsung larinya ke PDIP. Ada apa-apa, PDIP. Di sana mau ngambil tokoh atau siapa pun yang dipecat dari PDIP, masuk ke sana juga, ribut lagi dengan PDI Perjuangan. Alah, capek kan itu terus,” kata Said.
Gugatan teregister di MK
MK dijadwalkan membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran dalam sidang yang digelar pada Selasa malam. Perkara tersebut teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Para pemohon dalam perkara itu terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma MS Sihombing.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah sejak tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi ketentuan pendidikan tersebut.
Adapun narasi yang menyebut Puan Maharani sebagai kandidat wakil presiden apabila gugatan Denny Indrayana dan pihak lainnya dikabulkan MK disebut beredar di media sosial. Puan merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.












