Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Pelantikan itu memindahkan Sugiono dari posisi Menteri Luar Negeri ke jabatan yang memiliki cakupan kebijakan domestik lebih luas.
Sugiono sebelumnya memimpin Kementerian Luar Negeri sejak 21 Oktober 2024. Ia menjadi satu-satunya menteri dalam gelombang reshuffle yang tetap dipertahankan, meski dipindahkan dari Pejambon—markas Kementerian Luar Negeri—ke posisi Menko PMK.
Melanjutkan rangkaian pejabat berpengaruh
Jabatan Menko PMK sebelumnya diisi Pratikno sejak awal pemerintahan Prabowo pada 2024. Pratikno dikenal sebagai Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan merupakan salah satu orang dekat Jokowi.
Sebelum Pratikno, posisi tersebut dijabat Muhadjir Effendy pada 2019-2024. Saat itu, Muhadjir juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kursi Menko PMK ditempati Puan Maharani, yang kini menjabat Ketua DPR RI untuk dua periode.
Sebelum nomenklatur Menko PMK digunakan, jabatan tersebut bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra. Sejumlah tokoh politik nasional pernah menduduki posisi itu, antara lain Jusuf Kalla pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, serta Alwi Shihab, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono kemudian pernah memimpin Partai Golkar setelah tidak lagi menjabat sebagai Menko Kesra. Rangkaian nama tersebut memperlihatkan bahwa kursi koordinator bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat kerap dipercayakan kepada tokoh dengan pengalaman politik dan pemerintahan.
Rekam jejak Sugiono di Kementerian Luar Negeri
Selama memimpin Kementerian Luar Negeri, Sugiono menangani sejumlah agenda diplomasi dan perlindungan warga negara Indonesia. Kemlu memulangkan atau merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI yang berada dalam kondisi terancam di luar negeri.
Di antara mereka terdapat lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjerat online scam, sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, serta lebih dari 8.000 WNI yang dipulangkan dari Kamboja. Sejumlah WNI yang menghadapi ancaman akibat perang di Iran juga dipulangkan ke Indonesia.
Di forum multilateral, Indonesia memperoleh kepercayaan menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Sugiono juga menjembatani terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors untuk periode 2026-2032.
Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025, dua bulan setelah Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung. Pada September 2026, ia mewakili Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York dan menyampaikan dukungan bagi Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi PBB, serta ketahanan nasional dan kawasan.
Sugiono juga hadir dalam berbagai forum, termasuk ASEAN, G20, G7, World Economic Forum, KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, KTT BRICS, Organisasi Kerja Sama Islam, D8, dan APEC. Di bidang diplomasi ekonomi, ia menjembatani sejumlah perjanjian dagang serta perluasan penggunaan QRIS di Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.
Atas kiprahnya di bidang diplomasi, Sugiono dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo Subianto.
