Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus lalu. Bantuan tersebut mencakup perbaikan rumah rusak, penyediaan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap (huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, gempa itu berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Ngada, Sikka, dan Flores Timur. “Skema bantuan tersebut meliputi bantuan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Dana Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Sedang,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).
Penyaluran dana perbaikan rumah dipercepat
Untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, BNPB masih menyelesaikan proses verifikasi data penerima. Suharyanto menyebut sebagian besar data telah terverifikasi dan memerintahkan agar bantuan dapat disalurkan serta dicairkan pada Oktober.
Warga dengan rumah rusak ringan akan menerima dana stimulan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, pemilik rumah dengan kerusakan sedang mendapat bantuan Rp30 juta untuk biaya perbaikan.
Dana tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima setelah proses verifikasi selesai. Sebanyak 75 persen dari dana yang masuk dapat segera dicairkan secara tunai. Adapun sisa 25 persen dicairkan dengan menyertakan bon atau bukti pembelian material yang digunakan untuk memperbaiki rumah.
“Saya tegaskan, dana itu digunakan untuk perbaikan rumah ya,” ujar Suharyanto.
Skema huntara dan huntap
Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyiapkan huntara sebelum pembangunan huntap dilakukan. Warga yang memilih tidak menempati huntara dapat menerima DTH sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, sembari menunggu huntap selesai dibangun.
Menurut Suharyanto, pembangunan huntara dan huntap telah berjalan bersamaan dengan pendataan penerima bantuan. Sejumlah huntara bahkan telah rampung dibangun.
Pembangunan huntap dapat dilakukan melalui beberapa skema. Pemerintah bisa membangun hunian secara komunal dalam kawasan relokasi terpusat, membangunnya di atas tapak rumah asal melalui skema in situ, atau menggunakan skema mandiri di atas tanah milik sendiri pada lokasi baru. Warga juga diperbolehkan meminta agar huntap pengganti dibangun di lahan milik mereka.
Huntara yang dibangun BNPB memiliki luas 4×6 meter, dengan satu kamar dan satu kamar mandi atau toilet. Sementara huntap dirancang setara rumah tipe 36, terdiri atas dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu kamar mandi.
Data kerusakan dan progres pembangunan
Data BNPB yang dimutakhirkan pada 27 September 2026 mencatat 44.767 unit rumah rusak berat, sedang, dan ringan telah terverifikasi sementara di NTT.
Adapun target penerima DTH dan huntara berdasarkan pemutakhiran data pada 28 September 2026 mencapai 4.008 orang. Estimasi total pembiayaannya sebesar Rp136.272.000.000.
Per 29 September 2026, sebanyak 124 unit huntara telah selesai dibangun. Sebanyak 861 unit masih dikerjakan dengan progres di bawah 50 persen, sedangkan 117 unit telah mencapai progres di atas 50 persen. Selain itu, 299 unit masih berada dalam tahap penyiapan lahan, survei titik lokasi, dan pengiriman material.
