Prabowo Kritik Perda yang Izinkan Warga Bakar Lahan 2 Hektare

Presiden RI Prabowo Subianto meminta pemerintah mengoreksi delapan peraturan daerah (perda) yang membuka celah bagi masyarakat untuk membakar lahan hingga dua hektare. Menurut dia, aturan tersebut tidak masuk akal karena kebakaran di area seluas itu sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Prabowo menyampaikan kritik tersebut dalam diskusi bersama 22 akademisi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Pernyataan Prabowo kemudian dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (25/9).

Prabowo sebut aturan sebagai celah hukum

Dalam diskusi itu, Prabowo menilai ketentuan yang membolehkan pembakaran lahan hingga dua hektare merupakan celah hukum yang harus segera ditutup. Ia mempertanyakan cara menghentikan api apabila pembakaran sudah meluas hingga mencapai ukuran tersebut.

“Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense,” kata Prabowo.

Ia kemudian menggambarkan sulitnya seseorang memadamkan kebakaran yang telah meluas. Menurut Prabowo, lahan seluas satu hektare saja setara dengan satu lapangan bola, sehingga tidak mungkin dihentikan oleh satu orang.

“Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu, itu kan menipu, Perda ini menipu,” ujarnya.

Pemerintah siapkan bantuan bagi warga

Prabowo mengatakan pemerintah telah mengerahkan sekitar seribu perwira TNI dan Polri ke berbagai daerah. Para personel tersebut ditugaskan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembukaan lahan dan pencegahan karhutla.

Ia meminta warga yang membutuhkan lahan untuk membuka usaha atau menjalankan aktivitas lainnya melapor kepada pemerintah. Menurut Prabowo, pemerintah dapat membantu menyiapkan lahan sekaligus peralatan yang dibutuhkan, termasuk pompa.

“Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita,” tutur Prabowo.

Namun, pendekatan terhadap korporasi disebut berbeda. Prabowo menegaskan perusahaan yang membuka lahan memiliki sejumlah kewajiban berdasarkan regulasi, termasuk membangun menara dan embung.

Ia menyatakan akan menertibkan perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Prabowo menyebut ada perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya, tetapi ada pula yang belum patuh.

“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar dia.

Source link