Kepercayaan masyarakat terhadap layanan kardiovaskular di dalam negeri dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kecenderungan pasien berobat ke luar negeri. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menyebut penyediaan dokter, rumah sakit, dan teknologi belum cukup tanpa dukungan sistem layanan yang mampu meyakinkan pasien.
Ketua Pengurus Pusat PERKI Ade Meidian Ambari mengatakan kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia tidak kalah dibandingkan negara lain. Namun, keberhasilan dokter dalam menangani kasus kompleks belum banyak mendapat sorotan. Perhatian publik, kata dia, lebih sering tertuju pada sengketa antara dokter dan pasien.
Menurut Ade, dokter di Indonesia justru memiliki pengalaman klinis yang besar karena menangani jumlah pasien yang tinggi. Ia membandingkannya dengan Singapura yang memiliki jumlah pasien lebih sedikit. Keunggulan Singapura, lanjut dia, lebih terlihat dari banyaknya publikasi ilmiah sehingga kompetensi para dokternya lebih dikenal.
“Kelebihan mereka lebih banyak menulis publikasi ilmiah sehingga lebih dikenal,” kata Ade saat jumpa media dalam ASMIHA 2026 di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2026.
Dokter spesialis belum tersebar merata
Ade mengakui, membangun kepercayaan publik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Persoalan lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis jantung dan distribusinya yang belum merata.
Saat ini terdapat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 dokter masih aktif memberikan pelayanan. Sebanyak kurang lebih 60 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Akibatnya, sekitar 40 persen kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki layanan dokter spesialis jantung.
PERKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kolegium untuk mendukung penempatan dokter spesialis di daerah. Namun, penempatan tersebut harus disertai fasilitas yang memadai karena dokter tidak dapat bekerja optimal tanpa peralatan dasar yang diperlukan. Penguatan sistem pembiayaan juga dipandang penting untuk meningkatkan mutu layanan.
Ade mengakui masih terdapat perbedaan kualitas pelayanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara tujuan berobat, termasuk Singapura. Berdasarkan pengalamannya, layanan di negara tersebut sangat memperhatikan kenyamanan serta pengalaman pasien sejak tiba hingga pulang setelah menjalani perawatan.
Ia menilai aspek pelayanan dan service excellence perlu dipelajari serta dikembangkan. Meski demikian, prioritas sistem kesehatan nasional tetap pada layanan gawat darurat yang bersifat menyelamatkan nyawa. “Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, peningkatan kualitas layanan dan teknologi kesehatan akan terus dikembangkan secara bertahap,” ujarnya.
Standar kompetensi dan perluasan layanan
Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia Renan Sukmawan mengatakan standar kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia disusun setara dengan negara lain. Dokter yang hendak mendalami bidang intervensi jantung, aritmia, atau jantung anak harus mengikuti pendidikan lanjutan atau fellowship selama sekitar satu hingga dua tahun untuk memperoleh kompetensi subspesialis.
“Kompetensi dokter jantung Indonesia sama dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,” kata Renan.
Kolegium juga menetapkan kurikulum pendidikan dan menguji dokter sebelum mereka mendapatkan sertifikat kompetensi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan BPJS telah bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, dan 241 laboratorium kateterisasi jantung atau cath lab di seluruh Indonesia. Sekitar 260 cath lab lainnya masih dalam proses kerja sama.
“Kementerian Kesehatan juga mempunyai program menghadirkan minimal satu cath lab di setiap kabupaten,” kata Prihati.
Hampir seluruh layanan berteknologi tinggi, menurut Prihati, telah dijamin BPJS Kesehatan, termasuk cath lab, radioterapi, kedokteran nuklir, kemoterapi, dan hemodialisis. Namun, teknologi baru harus melalui Health Technology Assessment (HTA) dan masuk ke Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sebelum pembiayaannya dapat dijamin.
Prihati juga berharap penguatan layanan promotif dan preventif dapat menekan beban penyakit jantung. Salah satu contoh yang disebut ialah pengembangan obat kombinasi yang memuat penurun kolesterol, antihipertensi, dan pengencer darah dalam satu pil agar lebih mudah dijangkau hingga tingkat desa.
