DPR RI meminta penanganan pengungsi korban gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dievaluasi secara serius setelah 94 orang meninggal dunia selama berada di lokasi pengungsian. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dibandingkan 48 warga yang meninggal akibat dampak langsung gempa pada 15 Agustus.
Anggota Komisi VIII DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan angka kematian di pengungsian tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Menurut dia, data tersebut harus menjadi dasar untuk menilai kembali perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat setelah bencana.
“Besarnya angka tersebut harus menjadi perhatian serius dalam evaluasi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat setelah bencana,” ujar Hetifah saat dihubungi, Jumat (18/9).
Mayoritas korban memiliki penyakit kronis
Hetifah menyampaikan duka cita kepada keluarga para korban. Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagian besar korban yang meninggal di pengungsian merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis, termasuk stroke dan diabetes melitus.
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya sistem pengungsian yang dapat mengidentifikasi serta melindungi kelompok rentan sejak hari pertama. Evaluasi, kata dia, perlu menelusuri kondisi para pengungsi selama berada di lokasi, termasuk pemenuhan kebutuhan medis mereka.
“Kita perlu melihat lebih dalam apa yang terjadi selama mereka berada di pengungsian. Apakah lansia dengan diabetes memperoleh obatnya secara teratur? Ini yang perlu dievaluasi secara terbuka,” kata politikus Golkar tersebut.
Menurut Hetifah, lingkungan pengungsian dapat menjadi tantangan kesehatan yang berat, terutama bagi warga yang sudah memiliki kondisi medis tertentu. Situasi yang sulit bagi orang sehat, lanjut dia, dapat menjadi jauh lebih berat bagi lansia, bayi dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis.
Keterbatasan fasilitas di pengungsian
Sejumlah laporan dari lapangan sebelumnya menyebut masih terdapat keterbatasan di sebagian lokasi pengungsian. Persoalan itu mencakup ketersediaan selimut dan tempat berlindung, air bersih, obat-obatan, hingga fasilitas kesehatan.
Hetifah menyinggung kasus seorang balita yang kondisinya memburuk akibat kedinginan. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berhenti setelah warga berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
“Kasus seorang balita yang kondisinya memburuk karena kedinginan sangat menyentuh hati saya. Bencana seharusnya tidak berhenti kita tangani ketika warga sudah berhasil dievakuasi,” ujarnya.
Karena itu, Hetifah mendorong BNPB, Kemenkes, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengevaluasi 94 kasus kematian tersebut secara bersama-sama. Evaluasi itu, menurut dia, bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan untuk mengetahui apakah ada kematian yang sebenarnya dapat dicegah.
“Tujuannya bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Kita perlu mengetahui apakah ada kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Kalau ada titik lemah dalam sistem kita, harus diperbaiki sekarang agar tidak terulang pada bencana berikutnya,” kata Hetifah.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan melaporkan 48 orang meninggal secara langsung akibat gempa. Sementara itu, 94 orang lainnya meninggal secara tidak langsung ketika berada di pengungsian.
“Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang,” kata Berton dalam konferensi pers daring pada Selasa (15/9), seperti dikutip dari kanal YouTube BNPB pada Kamis (17/9). Dengan demikian, total korban meninggal yang berkaitan dengan bencana gempa tersebut mencapai 142 orang.
