Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan rencana pembatasan pendanaan masyarakat pada maksimal tiga penyelenggara pinjaman daring (pindar). Kebijakan tersebut tidak diberlakukan setelah regulator mempertimbangkan perkembangan industri serta kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan alternatif.
Keputusan itu disampaikan OJK dalam perkembangan sektor jasa keuangan Agustus 2026. OJK menegaskan, ketentuan mengenai batas pendanaan pada tiga penyelenggara pindar tidak berlaku selama setiap penyelenggara tetap memenuhi kewajiban yang ditetapkan regulator.
Kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan
Pembatasan maksimal tiga penyelenggara sebelumnya disiapkan untuk mengendalikan jumlah platform tempat seseorang memperoleh pendanaan. Rencana tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko masyarakat memiliki pinjaman dari terlalu banyak penyelenggara sekaligus.
Namun, OJK kemudian menyesuaikan kebijakan itu dengan perkembangan industri dan kebutuhan pembiayaan masyarakat. Pada Agustus 2026, regulator menyatakan batas maksimum pendanaan pada tiga penyelenggara pindar tidak lagi diterapkan.
Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan pendanaan masyarakat yang masih tinggi. Pindar dipandang sebagai salah satu alternatif pembiayaan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan sumber dana di luar lembaga keuangan konvensional.
Dengan dicabutnya batas tersebut, masyarakat tidak lagi dibatasi berdasarkan jumlah penyelenggara ketika mengajukan pendanaan. Kendati demikian, perubahan aturan itu bukan berarti masyarakat dianjurkan mengambil pinjaman sebanyak-banyaknya.
Kewajiban penyelenggara dan risiko bagi pengguna
OJK menegaskan pencabutan batas tiga penyelenggara tidak menghapus kewajiban industri untuk menerapkan manajemen risiko. Penyelenggara pindar tetap harus meningkatkan dan menjaga kualitas analisis pendanaan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menjalankan tata kelola yang baik.
Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar kemudahan akses pembiayaan tidak diikuti peningkatan risiko gagal bayar dan persoalan perlindungan konsumen. Karena itu, perubahan kebijakan ini lebih merupakan penyesuaian akses pendanaan, bukan penghapusan aturan bagi industri pindar.
Dari sisi pengguna, kemampuan mengelola utang tetap menjadi pertimbangan penting sebelum mengajukan pinjaman baru. Masyarakat perlu memperhitungkan kemampuan membayar cicilan agar pendanaan yang diperoleh tidak menimbulkan beban di luar kemampuan finansial.
Risiko kredit masih tercermin dalam data OJK yang diberitakan pada Juni 2026. Berdasarkan data April 2026, terdapat 19 penyelenggara fintech lending dengan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 di atas 5 persen.
Pengawasan terhadap industri juga tetap berjalan. OJK menyatakan kondisi sektor jasa keuangan nasional secara umum masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks itu, kebijakan mengenai batas pendanaan disesuaikan untuk merespons kebutuhan pembiayaan dan perkembangan industri, sementara penyelenggara tetap diwajibkan memenuhi ketentuan regulator.
