Dalam era globalisasi yang semakin maju, arus lintas negara berupa keuangan, data, dan barang fisik menghadirkan risiko dan peluang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti dikemukakan oleh Farrell dan Newman (2019), aliran lintas batas tersebut mampu menciptakan instrumen eksploitasi risiko yang semakin canggih, sekaligus membuka celah kerentanan baru yang harus dikelola negara. Konflik bersenjata modern, seperti yang terjadi di Ukraina dan Iran, menjadi gambaran nyata bagaimana jaringan ekonomi global yang terkoneksi tetap tidak kebal terhadap dampak-dampak perang yang tampak jauh secara geografis namun menimbulkan implikasi luas.
Perang di Ukraina menimbulkan guncangan besar pada rantai pasok pangan dunia. Proses distribusi yang biasanya mengalir lewat pelabuhan Laut Hitam terganggu sehingga jutaan ton hasil pertanian Ukraina tidak bisa mengalir ke pasar global seperti biasa. Akibatnya, negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor gandum dan pupuk dari Ukraina terkena dampak besar, termasuk kemerosotan produksi pangan lokal pada musim berikutnya akibat kelangkaan bahan baku pupuk yang pasokannya juga tergantung pada Rusia dan Belarus. Di sisi lain, perang di Iran, meskipun dikategorikan sebagai perang terbatas, justru menunjukkan dampak global di sektor energi. Ketidakstabilan di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pengiriman minyak dunia menyebabkan lalu lintas kapal di jalur tersebut menurun drastis, bahkan tanpa harus terjadi penutupan penuh—cukup dengan ancaman dan serangan terbatas saja, premi asuransi melonjak dan perusahaan pelayaran memilih menunda perjalanan. Ini berarti volume minyak yang melintasi Selat Hormuz sempat anjlok drastis, dan menurut International Energy Agency (2026), peristiwa tersebut tercatat sebagai salah satu gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak.
Dari dua kasus ini, terlihat jelas bahwa simpul-simpul utama dalam jaringan ekonomi global—yang disebut sebagai chokepoints—merupakan titik rawan. Ketergantungan berlebih pada satu jalur, pelabuhan, atau simpul distribusi menjadikan seluruh sistem rentan walaupun jaringan ekonomi global terlihat kompleks dan saling terhubung. Farrell dan Newman menamakan fenomena ini sebagai “chokepoint effect”, dan hal ini dapat berlaku di berbagai sistem, tidak hanya fisik seperti selat, pelabuhan, dan kilang minyak, tetapi juga di ranah non-fisik seperti infrastruktur komunikasi, keuangan, teknologi, bahkan perangkat lunak dan semikonduktor. Fishman (2025) menggambarkan bagaimana titik-titik ini telah menjadi bagian dari strategi perang ekonomi baik melalui kekuatan militer, sanksi keuangan, penghentian asuransi, atau pemutusan akses pada teknologi krusial.
Pola perang memang berubah—bukan semata-mata pertempuran militer di garis depan, melainkan juga melibatkan sabotase terhadap jaringan vital ekonomi, logistik, dan teknologi lawan. Clausewitz memang mengajarkan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, namun kini penyebaran dampaknya semakin tidak terbatas ruang. Sebagaimana Ukraina dan Iran, gangguan pada simpul logistik dan distribusi mengalirkan konsekuensi ke banyak negara lain, bahkan negara yang tak terlibat langsung dalam konflik.
Indonesia tidak kebal terhadap efek semacam ini. Jika terjadi perang global atau konflik regional yang menyentuh simpul vital pasokan energi, pangan, teknologi, atau infrastruktur pelabuhan, Indonesia bisa terkena imbas meski tidak menjadi target serangan. Bahkan, fungsi-fungsi logistik, komunikasi, dan distribusi yang menunjang ketahanan militer nasional bisa terkena gangguan akibat terputusnya rantai pasok global, sehingga kesiapan serta daya tahan negara menurun. Perencanaan pertahanan kita harus berubah: bukan lagi semata-mata menghitung kekuatan musuh secara langsung, melainkan juga mengidentifikasi titik-titik kritis—apakah pelabuhan kunci, jaringan data, penyimpanan energi, atau bahkan satelit komunikasi—dan menyiapkan jalur serta cadangan alternatif untuk menjamin kelangsungan fungsi strategis ketika ada gangguan.
Harapan agar Indonesia swasembada sepenuhnya sering dilontarkan, tetapi kenyataannya, meski produksi pangan atau energi dilakukan di dalam negeri, asalkan masih bergantung pada input atau teknologi dari luar, kerentanan tetap ada. Solusi yang lebih realistis adalah membangun cadangan, jalur alternatif, dan sistem redundansi agar ketergantungan yang ada bisa dikelola dengan baik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada sistem logistik, data, dan konektivitas antar-pulau—bukan hanya pada selat dan pelabuhan, tetapi juga simpul data, infrastruktur energi, sistem pembayaran, kabel bawah laut, serta gudang logistik. Jika salah satu simpul vital ini lumpuh, berapa lama Indonesia dapat bertahan?
Hal ini menunjukkan perlunya transformasi dalam cara kita memandang keamanan nasional. Alih-alih sekadar bertanya tentang dari mana musuh akan menyerang, kita juga perlu menanyakan fungsi kritis mana saja yang harus tetap berjalan, simpul mana yang harus dijaga, dan alternatif apa yang tersedia saat terjadi gangguan. Pembelajaran dari konflik di Ukraina dan Iran tidak mengingatkan agar kita membatasi interdependensi, melainkan supaya memahami di mana letak titik rawan dalam jaringan tersebut dan menyiapkan diri terhadap konsekuensi global. Hadirnya peran masyarakat yang peduli akan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan—seperti menggalang donasi buku untuk anak-anak di pelosok negeri—adalah salah satu bentuk investasi ketahanan bangsa. Meningkatkan literasi serta daya saing generasi muda menjadi salah satu fondasi memperkuat sistem fungsional di tengah dinamika global yang tidak pasti ini.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
