Dukcapil Dukung Akses Rekening Bank Melalui Data Kependudukan
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terverifikasi. Dukungan ini disampaikan seiring arahan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Inklusi Keuangan
Arah kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada 7 September 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat itu, pemerintah mendorong semakin banyak masyarakat memiliki akses layanan perbankan dan kepemilikan rekening.
Salah satu langkah yang diarahkan adalah pemanfaatan data kependudukan Dukcapil yang dipadankan dengan data Bank Indonesia, khususnya untuk mendukung sistem pembayaran. Pemadanan data ini diharapkan mempermudah proses identifikasi masyarakat melalui data yang telah terverifikasi.
Pemanfaatan Data dan Peran Dukcapil
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah rekening, tetapi untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Tata kelola pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dukcapil dan lembaga pengguna.
Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, tercatat 7.762 PKS pemanfaatan data dengan rata-rata akses sekitar 6 hingga 7 juta hit per hari. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap data kependudukan yang akurat untuk mendukung berbagai layanan publik.
Peningkatan Inklusi Keuangan dan Efektivitas Program Pemerintah
Dukcapil berperan dalam menyediakan dan memverifikasi data kependudukan serta memastikan validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta elemen datanya. Meskipun demikian, Dukcapil tidak membuka rekening atas nama penduduk atau menentukan kelayakan seseorang memperoleh layanan perbankan.
Integrasi data kependudukan bertujuan agar identitas masyarakat dapat diverifikasi lebih mudah, mempercepat proses mendapatkan layanan keuangan, dan efektivitas program pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan data dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui integrasi data kependudukan yang tepat, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih mudah dan inklusif. Pemanfaatan data ini diharapkan tetap berjalan secara aman dan bertanggung jawab.
