DPRD Pangandaran Berfokus pada Penyelesaian Krisis Air dengan Strategi Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah mengambil langkah proaktif dalam menangani krisis air yang terus berulang di daerah tersebut. Dalam upaya mengantisipasi tantangan iklim, DPRD Pangandaran sedang merumuskan strategi jangka panjang untuk menghadapi kekurangan air saat kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Strategis DPRD Pangandaran
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memastikan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah air. Rapat koordinasi internal dengan para camat telah dilakukan untuk menyiapkan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dimaksudkan agar rencana tindakan yang diusulkan dapat lebih terarah dan efektif.
Asep menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam penanganan krisis air di Pangandaran. Hanya dengan normalisasi sungai tidak cukup, melainkan perlu adanya masterplan tata kelola air yang menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti konservasi air, pengelolaan limbah cair, dan upaya pencegahan dampak negatif terhadap sektor pertanian.
Dampak Kekeringan terhadap Sektor Pertanian Lokal
Saat ini, sektor pertanian di Pangandaran mulai merasakan dampak dari kelangkaan pasokan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian mengalami kekurangan air yang berpotensi mengganggu hasil panen. Meskipun tengah dalam masa panen, upaya mitigasi sudah mulai dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pada musim tanam selanjutnya.
Dengan beragam tipe lahan pertanian di Pangandaran, penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik setiap wilayah menjadi kunci dalam mengatasi masalah ketersediaan air yang terus berlanjut.
