Fraksi Gerindra Dorong Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik di KUA-PPAS Pangandaran Tahun 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan sorotan tajam terkait Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi strategis untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menekankan pentingnya optimalkan sumber pendapatan daerah tanpa mengganggu daya beli masyarakat. Fraksi Gerindra menyoroti penggalian potensi pajak dan retribusi daerah secara akuntabel, rasional, dan berbasis digitalisasi. Selain itu, aspek proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat dan kontribusi dividen BUMD terhadap PAD juga menjadi perhatian khusus.
Di sisi belanja, Gerindra mendorong pengendalian belanja pegawai dan evaluasi terhadap porsi operasional birokrasi agar tidak menghambat pembangunan publik. Alokasi belanja modal pun harus memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas publik.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa struktur APBD 2027 harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD serta respons terhadap dinamika lokal yang terjadi. Beberapa sektor prioritas yang diangkat meliputi penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah sampah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya kajian komprehensif terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial guna menjamin program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Meskipun telah melakukan sejumlah evaluasi, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk terus melanjutkan pembahasan anggaran pada tahap berikutnya dengan berbagai pihak terkait.
