![](https://portalmetrotv.com/wp-content/uploads/2026/05/presiden-prabowo-subianto-pidato-saat-menghadiri-rapat-paripurna-dpr-ri-ke-19-terkait-kem-dan-ppkf-r.png; charset="utf-8")
Prabowo Ungkap Dampak Kebocoran Kekayaan Negara Terhadap Gaji Guru dan ASN
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun telah berdampak pada rendahnya gaji guru, ASN, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara Rapat Paripurna ke-19 DPR RI dalam kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (20/5).
Menurut Prabowo, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 22 tahun terakhir, keuntungan Indonesia diperkirakan US$436 miliar, namun dana sebesar US$343 miliar mengalir keluar dari negeri tersebut. Prabowo menyoroti bahwa kekayaan negara yang seharusnya tetap di Indonesia telah berkurang karena adanya praktik kebocoran yang merugikan.
Aliran Keluar Kekayaan Nasional Sejak Masa Orde Baru
Prabowo juga menyebutkan bahwa aliran keluar kekayaan nasional, atau outflow of national wealth, telah terjadi sejak masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua RI, Soeharto. Ia menyoroti praktik under invoicing yang dianggap sebagai bentuk penipuan dalam perdagangan ekspor.
Di hadapan rapat paripurna DPR RI, Prabowo memberikan contoh praktik tersebut seperti menjual komoditas dari perusahaan dalam negeri dengan harga di bawah nilai sebenarnya ke perusahaan milik sendiri di luar negeri. Hal ini telah terjadi pada berbagai komoditas termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit.
Peraturan Pemerintah Terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas
Sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, Prabowo mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Dalam peraturan tersebut, BUMN ditunjuk sebagai eksportir tunggal untuk komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utama dari PP tersebut adalah untuk mencegah praktik ilegal yang merugikan dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pendapatan negara dari sektor tersebut dapat optimal seperti negara-negara tetangga di kawasan.
