Dalam beberapa waktu terakhir, agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto makin kerap menjadi sorotan di tengah masyarakat. Berita soal pertemuan bilateral, keaktifan dalam forum-forum global, dan dialog dengan pemimpin dunia selalu menghiasi headline berbagai media.
Muncul reaksi beragam dari masyarakat, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan intensitas kunjungan tersebut melalui media sosial. “Mengapa presiden sering sekali bepergian ke luar negeri?” atau, “Apa dampak yang betul-betul nyata dari kunjungan-kunjungan itu?” menjadi pertanyaan yang banyak beredar.
Kritik dan pertanyaan tersebut sebenarnya dapat dimaklumi. Diplomasi negara memang tidak sesederhana membangun infrastruktur atau mendistribusikan bantuan; hasilnya acapkali tidak langsung terasa dalam kehidupan harian masyarakat.
Namun, dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian seperti saat ini, aktivitas diplomasi justru menjadi benteng pertahanan penting bagi posisi Indonesia di tingkat global. Selama sekitar satu setengah tahun masa jabatannya, Presiden Prabowo tergolong aktif melakukan lawatan ke luar negeri, yang menandakan upaya Indonesia untuk memperluas peran dan jejaring di antara negara-negara lain.
Fenomena meningkatnya mobilitas diplomasi ini juga menjadi bahan diskusi dalam IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, yang memandu forum tersebut, mengamati adanya jurang pemahaman antara langkah pemerintah dalam diplomasi dan persepsi masyarakat. Banyak orang melihat geliat Indonesia di dunia, tetapi belum sepenuhnya memahami esensi ataupun urgensi di balik aktivitas diplomasi tersebut.
Menurut Anggy, “Dunia sedang memanas. Perebutan pengaruh antara negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tajam, masalah Ukraina dan Rusia tak kunjung usai, dan ketegangan di Timur Tengah juga memberi efek domino pada ekonomi dunia.”
Konflik-konflik itu bisa jadi tampak jauh, namun dampaknya merembet hingga ke dalam negeri—mulai dari fluktuasi harga energi, rantai pasok makanan, stabilitas keuangan, hingga lapangan kerja masyarakat Indonesia.
Sikap adaptif
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan fragmentasi geopolitik dunia membuat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus tetap aktif dan waspada mengelola hubungan dengan banyak mitra. Indonesia mempertahankan asas bebas aktif. Namun kini pendiriannya makin fleksibel menyesuaikan realitas kompleks geopolitik.
Dalam kajian hubungan internasional, strategi seperti ini dikenal sebagai hedging—bertahan dengan menjalin komunikasi dengan banyak blok tanpa bersandar pada satu pihak saja. Broto Wardoyo dari UI menambahkan, kini Indonesia menerapkan resilience-based hedging; tidak cuma fleksibel secara eksternal, tapi juga memperkuat kapasitas domestik agar tangguh menghadapi tekanan luar.
Itulah alasan Indonesia terlibat dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS. Keikutsertaan itu bukan sebatas hadir dalam pertemuan internasional, tetapi mencerminkan upaya strategis menjaga ruang gerak di antara kekuatan-kekuatan besar.
Sayangnya, pesan strategis seperti ini seringkali tidak tersampaikan secara utuh ke masyarakat. Yang tampak di media hanyalah fragmen seperti foto-foto atau seremoni, tanpa penjelasan memadai yang mampu membumikan pentingnya diplomasi. Akibatnya, masyarakat awam cenderung menilai aktivitas tersebut hanya sebatas protokoler.
Komunikasi publik terbatas
Masalahnya terletak pada komunikasi diplomasi yang terasa elitis dan teknokratis, sehingga sulit dipahami oleh banyak orang. Menurut Anggy, di era digital yang serba cepat, narasi strategis diperlukan agar kebijakan luar negeri tidak disalahartikan atau tenggelam dalam opini yang lebih sederhana dan sensasional.
Komunikasi publik perlu dijadikan bagian integral dari diplomasi, bukan sekadar pelengkap. Pemerintah perlu menyediakan juru bicara yang mampu menjelaskan secara jelas manfaat dan urgensi langkah diplomasi bagi publik, termasuk pengaruhnya bagi ekonomi, keamanan, investasi, serta kehidupan sehari-hari.
Kehadiran negara di dunia digital juga harus bermakna, bukan sekadar mengikuti arus dan hanya mengandalkan pernyataan defensif atau pendengung. Jika hanya itu yang dilakukan, muncul risiko polarisasi dan miskomunikasi.
Praktik diplomasi tidak cukup hanya mendapat pengakuan global; keberhasilannya baru lengkap jika dipahami pula oleh rakyat sendiri. Di sinilah tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi era persaingan global saat ini: bagaimana menjembatani narasi diplomasi agar terasa relevan dan berarti bagi publik luas.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
