Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan progres penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 pada Senin, 30 Maret 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa progres yang sangat baik telah tercapai dalam penanganan perkara kuota haji. Informasi lebih lanjut tentang progres tersebut akan disampaikan pada hari Senin mendatang. Asep juga menjelaskan bahwa dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam mempercepat penyidikan.
Kehadiran publik diharapkan saat pengumuman progres pada Senin, meskipun saat ini masih dalam suasana lebaran dan mudik. Polemik seputar penanganan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, memberikan dorongan positif terhadap penyidikan. Yaqut bersama stafnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus ini.
Kasus kuota haji juga melibatkan pihak swasta, seperti Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur. Dugaan pelanggaran termasuk mengenai pengalihan jemaah haji, fee percepatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan proses pengisian kuota haji khusus tambahan. Keterlibatan Menteri Agama dan pejabat lain dalam skema ini juga menjadi sorotan dalam penyelidikan KPK.
Dengan progres yang telah dicapai, KPK terus bertindak untuk mengungkap kebenaran di balik kasus korupsi kuota haji ini. Semua pihak diharapkan bekerja sama dan memberikan dukungan dalam upaya memberantas korupsi demi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
