Strategi Relokasi Pengungsi Bencana Sumatra: Langkah Kunci Satgas PRR

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus meningkatkan okupansi hunian sementara (huntara) bagi pengungsi bencana sumatra. Langkah ini dibarengi dengan penyaluran dana tunggu hunian (DTH), untuk mengurangi pengungsi yang masih berada di tenda, akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Laporan harian Satgas PRR per 10 Maret mencatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak mencapai 14.725 unit, dari total yang ditargetkan sebanyak 18.697 unit. Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, dengan 12.926 unit dari total 16.847 yang direncanakan telah dibangun. Sementara di Sumut, 969 unit sudah rampung dibangun dari total 1.020 yang akan dibangun, dan di Sumbar semua 830 unit yang ditargetkan sudah dibangun.

Satgas juga secara bertahap membangun hunian tetap (huntap), dengan total sebanyak 1.463 unit sedang dalam pembangunan dari target 36.669 unit. Enam unit huntap sudah selesai dibangun. Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana yang tidak memilih tinggal di huntara sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, untuk total dana sebesar Rp1,8 juta per kepala keluarga, telah disalurkan kepada seluruh rekening penerima DTH. Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap, dan penyaluran DTH berhasil menurunkan jumlah pengungsi di tenda secara signifikan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa upaya pemulihan konektivitas difokuskan pada perbaikan jalan serta jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kembali normal. Sekitar 90 persen dari 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi sudah kembali fungsional, serta seluruh ruas jalan nasional yang terdampak telah berfungsi sepenuhnya. Selain itu, sekitar 67 persen dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak telah kembali fungsional, dan seluruh jaringan jembatan nasional juga sudah berfungsi penuh.

Pemerintah tetap memprioritaskan penanganan infrastruktur penghubung yang bersifat sementara, terutama jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat. Untuk mempercepat pemulihan konektivitas, pemerintah melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di titik terisolasi. Dengan pemulihan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, aktivitas ekonomi pun mulai bergerak kembali di wilayah terdampak.

Source link