Isu reformasi TNI kerap hanya dibicarakan sebatas kekhawatiran akan kembalinya militer ke lingkungan sipil, padahal realitasnya lebih rumit. Tantangan yang dihadapi TNI menyangkut persoalan struktural, tata kelola karier, serta interaksi yang rumit antara sipil dan militer di Indonesia.
Untuk membantu memperluas pemahaman publik, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan diskusi pada 4 Maret 2026. Acara tersebut mengundang para pakar seperti Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie guna mengupas pola karier dan profesionalisme di tubuh TNI dari berbagai sudut.
Batasan antara ranah militer dan sipil dalam prakteknya ternyata tidak sejelas yang diidealkan dalam teori kendali sipil. Ada wilayah yang tumpang-tindih, yang apabila tak ditata rapi, dapat mengancam profesionalisme militer. Salah satu titik rawan adalah proses promosi perwira tinggi. Secara formal, promosi adalah urusan internal militer, namun dinamika politik nasional sangat mempengaruhi proses ini. Aditya Batara menyoroti bahwa populisme kepemimpinan seringkali menyisipkan variabel koneksi personal di atas prestasi dalam pengambilan keputusan terkait promosi.
Hubungan personal dengan aktor politik bisa menjadi kunci mendapat posisi strategis. Hal ini dapat menghambat mekanisme check and balance dalam tubuh TNI serta menimbulkan kecenderungan saling menguntungkan antara pucuk pimpinan politik dan militer. Penunjukan Panglima TNI juga tidak lepas dari dimensi politis meskipun secara hukum harus mendapat persetujuan DPR. Namun, menurut Yudha Kurniawan, mekanisme ini justru dapat menjadi celah politisasi yang membuat TNI rentan dijadikan alat oleh elite politik.
Perbandingan dengan negara demokrasi lain menunjukkan variasi dalam desain hubungan sipil-militer. Inggris, misalnya, tidak mensyaratkan persetujuan parlemen untuk jabatan panglima tertinggi militernya. Hal ini menggambarkan beragamnya pola kendali sipil dan variasi praktik pengangkatan pejabat militer di sistem demokrasi global.
Di sisi lain, urusan internal TNI menghadapi masalah menumpuknya perwira dan terbatasnya struktur jabatan yang bisa diisi. Beni Sukadis mengingatkan bahwa profesionalisme harus mencakup proses meritokratis dalam promosi, di luar sekadar pembagian institusional semu TNI dan Polri. Kelangkaan struktur jabatan ditambah kapasitas pendidikan militer yang tidak sebanding, anggaran yang terbatas, serta penyempitan pada promosi menyebabkan surplus perwira. Kondisi ini akhirnya mendorong pembesaran organisasi demi mengakomodasi personel yang ada, dan memperluas pelibatan TNI di ranah sipil sebagai solusi instan.
Tradisi rotasi antar matra dalam pengangkatan Panglima TNI juga kerap dianggap mutlak, padahal faktanya tradisi ini lentur tergantung keputusan politik. Misalnya, pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya berasal dari Angkatan Darat. Hal ini memperlihatkan bahwa dinamika politik serta preferensi presiden lebih berpengaruh dibandingkan aturan rotasi formal maupun informal yang selama ini diyakini publik.
Diskusi mengenai pola karir TNI dan profesionalisme menjadi semakin penting ketika publik menilai bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Hubungan sipil dan militer tidak hanya sekadar membentengi ranah sipil dari intervensi militer, tetapi juga memberikan batasan pada politisi agar tidak terlalu campur tangan dalam urusan internal militer.
Prinsip profesionalisme organisasi militer harus menjadi pegangan utama untuk reformasi ke depan. Jika kendali sipil melampaui batas yang sewajarnya dan terlalu mencampuri urusan promosi serta tata kelola internal TNI, maka hal itu justru berpotensi mengganggu kemandirian, efektivitas, dan integritas militer. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meniru negara-negara demokratis maju yang memprioritaskan otonomi institusi militer dalam urusan manajemen internal, dengan pengawasan sipil dalam koridor yang proporsional dan fungsional.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
