Dua Tersangka May Day Gugat KUHAP Baru di MK: Analisis Terbaru

Sebelas mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia serta satu staf legal dan konsultan hukum pada Kantor Hukum HGM Law Office mengajukan permohonan uji materi sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dilansir dari laman resmi MK, sejumlah Pasal dimaksud yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 79 ayat (8), Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d, Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f, serta Pasal 140 ayat (7) dan (8).

Dua dari 12 Pemohon mengaku sebagai korban kriminalisasi karena ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa Aksi Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2025 lalu. “Hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai tersangka dan perkara yang menjerat Pemohon belum dihentikan serta belum memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujar Muhammad Imam Maulana selaku kuasa para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor: 54/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang MK, Rabu (11/2).

Imam menuturkan status tersangka tersebut menempatkan Pemohon sebagai subjek langsung dari kewenangan koersif negara, yang sewaktu-waktu dapat dikenai penahanan, pelimpahan berkas perkara, dan penuntutan sehingga kebebasan pribadi, rasa aman, serta kepastian hukum Pemohon telah dan terus berada dalam kondisi terancam. Dengan masih berjalannya proses penyidikan dan terbukanya kemungkinan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan, Pemohon secara langsung dan aktual akan tunduk pada norma-norma KUHAP baru dalam kelanjutan proses penyidikan, penahanan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan.

Pemohon I ialah Cho Yong Gi, mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Filsafat Universitas Indonesia. Pemohon II adalah Jorgiana Augustine, mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Keduanya mengaku merupakan aktivis yang menyuarakan isu kebebasan sipil dan memastikan penerapan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang diwujudkan dalam sejumlah kegiatan diskusi, tulisan, serta wawancara di media massa.

Para Pemohon menjelaskan ketentuan Pasal 5 UU 8/1981 mengatur tata cara penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang salah satunya terdapat frasa “mencari keterangan dan barang bukti”. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2025 terdapat penambahan frasa “mengumpulkan dan mengamankan” sehingga menjadi “mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti”. Menurut para Pemohon, dengan pemaknaan yang wajar, ketentuan tersebut multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana terlihat dalam penjelasan pasal hanya dituliskan “cukup jelas”.

Berbagai Pasal lain dalam UU KUHAP juga disoroti oleh para Pemohon sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang lebih tepat.

Source link