Sistem pemilihan kepala daerah langsung telah memberikan dampak negatif bagi para kepala daerah, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. Partai Demokrat sebelumnya menolak usulan untuk pilkada tak langsung, namun sekarang mendukung usulan tersebut bersama pemerintah. Dede menerima masukan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya mahal, sehingga para kepala daerah terikat dengan donatur dan komitmen proyek. Selain itu, pelaksanaan pilkada langsung juga membuat para calon kepala daerah dinilai berdasarkan isi tas, bukan kapasitasnya, yang menghambat kader partai yang berpotensi.
Dalam hal ini, Demokrat mendukung keputusan Presiden tentang pilkada untuk memperkuat pengawasan lembaga seperti Bawaslu dan pengawasan partisipatif oleh publik. Sejumlah fraksi di DPR, termasuk Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat, telah menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto tentang pilkada tersebut, sementara PKS mencoba mencari jalan tengah. Hanya Fraksi PDIP yang menolak usulan Pilkada lewat DPRD. Demokrat telah merubah sikap dari sebelumnya menolak usulan Pilkada via DPRD.
