Pada Kamis (8/1), sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh di Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, menjelaskan bahwa seluruh personel tersebut tidak dilengkapi senjata api dan mengutamakan pendekatan humanis serta profesional dalam menjaga keamanan demo. Tujuan kehadiran aparat adalah untuk melayani masyarakat dan memastikan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Reynold menegaskan bahwa personel di lapangan instruksi untuk selalu bersikap humanis, persuasif, dan profesional dalam situasi tersebut. Dia juga mengimbau kepada orator dan peserta aksi untuk tetap tertib, tidak memprovokasi massa, tidak mengganggu aktivitas umum, dan tidak melakukan tindakan anarkis. Reynold juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan lalu lintas selama aksi berlangsung.
Aksi demo buruh ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah minimum Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dianggap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Para buruh menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 mencapai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp5,89 juta per bulan serta penerapan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL. Mereka juga menuntut revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait nilai UMSK di 19 kabupaten/kota agar sesuai dengan rekomendasi Bupati/Wali Kota setempat. Semua tuntutan ini dipelopori oleh Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, untuk memperjuangkan keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan keadilan langsung kepada Presiden agar hak-hak mereka dipenuhi.
