Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 51,81 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dana ini diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperinci alokasi dana untuk tiga provinsi yang terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana sebesar Rp 4 miliar kepada 52 kepala daerah dan tambahan Rp 20 miliar per provinsi sebagai modal awal pemulihan.
Kementerian ESDM dan PLN mengungkapkan bahwa pemulihan pasokan listrik masih terhambat oleh kerusakan berat pada jaringan transmisi SUTET. PLN bersama TNI dan Polri bertindak cepat untuk mengirimkan genset dan peralatan penting ke lokasi terdampak menggunakan pesawat Hercules, helikopter, serta tim teknis. Meskipun sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara memiliki surplus daya, kerusakan infrastruktur membuat distribusi energi tidak optimal.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG. Bahkan, pengiriman bahan bakar dilakukan melalui jalur udara ke daerah-daerah terisolasi akibat rusaknya akses darat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap korupsi dalam penanganan bencana. Pemerintah juga memastikan prinsip “No One Left Behind” dalam bantuan kepada warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan sinergi lintas lembaga, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan cepat dan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak.
