Kasus keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perhatian publik belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa sebanyak 6.517 orang telah menjadi korban keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025. Distribusi korban meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur.
Penyebab maraknya kasus keracunan dikaitkan dengan ketidakpatuhan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap SOP. Pembelian bahan baku yang dilakukan terlalu jauh sebelum pengolahan dan pengiriman yang tidak sesuai aturan, menjadi contoh kasus yang disoroti dalam investigasi di Bandung, Jawa Barat. Presiden Prabowo saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Makan Bergizi sebagai tindak lanjut dari evaluasi program.
Meskipun muncul desakan untuk menghentikan sementara program MBG, pemerintah belum melakukan langkah tersebut, namun melakukan evaluasi lanjutan. Pengamat kebijakan publik kritik pandangan pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap korban keracunan, dengan fokus hanya pada data statistik. Alasan pemerintah terus berlanjut karena MBG merupakan program unggulan dan prioritas Prabowo, serta dianggap sebagai pondasi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Pakar kebijakan publik menilai bahwa pemerintah cenderung mengabaikan kualitas program MBG dan hanya fokus pada kuantitas penerima manfaat. Meskipun terdapat kasus keracunan, menghentikan program secara tiba-tiba bukanlah opsi yang tepat karena sudah teralokasikan anggaran. Sebaliknya, peningkatan pengawasan dan kualitas tata kelola program diharapkan dapat menyelamatkan program ini dan mendukung tujuan pembangunan SDM Indonesia.
