Pentingnya Pemberlakuan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan untuk Kesehatan Publik
CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menekankan urgensi pemberlakuan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai instrumen kesehatan publik. Hal ini juga sebagai respons terhadap rencana pemerintah yang tidak akan mengenakan pajak baru atau kenaikan tarif pajak pada tahun 2026.
Menurut Chief Research & Policy CISDI, Olivia Herlinda, cukai MBDK seharusnya dianggap sebagai instrumen fiskal berbasis kesehatan yang efektif dan telah terbukti di 99 negara. Di dalam suatu Focus Group Discussion (FGD), Olivia menjelaskan bahwa cukai MBDK bukan hanya tentang penerimaan negara, melainkan harus dilihat sebagai alat untuk mempromosikan kesehatan masyarakat.
Di Indonesia, jumlah penderita diabetes dewasa terbanyak di dunia, menurut International Diabetes Federation pada 2024. CISDI memperkirakan bahwa penundaan penerapan cukai MBDK berpotensi menyebabkan peningkatan kasus diabetes tipe 2 dan kematian yang tinggi.
Quantitative Research Officer CISDI, Salsabil Rifqi Qatrunnada, menyampaikan bahwa kenaikan harga produk MBDK dapat mengurangi permintaan dan mengubah perilaku konsumen. Data menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK setiap minggu, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti obesitas.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyoroti pentingnya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak untuk mengatasi masalah diabetes dan penyakit tidak menular lainnya. CISDI berharap bahwa penerapan cukai MBDK bisa membantu mendorong masyarakat untuk beralih ke minuman yang lebih sehat dan mengurangi jumlah kasus diabetes di masa depan.
Dengan dukungan bukti ilmiah dan praktik internasional yang baik, CISDI mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan cukai MBDK pada tahun 2026 sebagai langkah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Kebijakan ini diharapkan juga dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan kerugian produktivitas negara.
