Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama satu minggu setelah terjadinya banjir di beberapa titik di Pulau Bali pada Rabu (10/9). Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan keputusan ini diambil setelah Rapat Koordinasi Banjir Provinsi Bali yang berlangsung di Denpasar. Meskipun awalnya direncanakan dua minggu, namun karena dampak bencana tidak begitu besar, status tanggap darurat diralat menjadi satu minggu untuk memungkinkan perbaikan dan rekonstruksi pasca bencana.
Suharyanto menegaskan bahwa status tanggap darurat hanya sebagai persyaratan administratif agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah Pulau Bali telah ditangani dengan baik, dengan ratusan pengungsi tersebar di empat kabupaten dan kota yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB.
Untuk penanganan pasca banjir, unsur gabungan TNI-Polri dan relawan dari Kementerian terlibat dengan 4 Satuan Setingkat Kompi yang membantu masyarakat dalam pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah pusat juga akan membantu dalam penggantian rumah yang rusak berat dan ringan akibat banjir. Dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penanganan bencana banjir di Bali dapat dilakukan secara maksimal untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.
