Fraksi Partai NasDem di DPR mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar yang terjadi selama gelombang aksi unjuk rasa 25-31 Agustus. Langkah ini dipandang perlu sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum bagi publik. Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, menekankan bahwa pembentukan tim investigasi independen sangat mendesak agar kasus ini bisa diungkap tanpa meninggalkan ruang bagi spekulasi atau politisasi.
Fraksi NasDem menegaskan pentingnya keterlibatan unsur penegak hukum, lembaga independen, dan masyarakat dalam proses investigasi untuk memastikan kepercayaan publik dan mencegah potensi bias kepentingan. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam sebuah demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi, namun hal tersebut harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan konstitusi.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai menyatakan bahwa tuduhan makar perlu diinvestigasi dengan seksama tanpa menghambat warga yang hendak menyampaikan aspirasinya. Ia menekankan perlunya dialog antara pemerintah dan publik selama unjuk rasa untuk mencegah anarki atau kekerasan. Abdul Haris juga menegaskan bahwa jika benar terbukti adanya makar, pelakunya harus diproses secara hukum.
Terkait gejolak demonstrasi di berbagai daerah, Prabowo mengungkapkan adanya tindakan melawan hukum, bahkan mencurigai adanya dugaan makar dan terorisme. Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga situasi agar tetap damai dan mendukung upaya pemerintah dalam membuka ruang dialog untuk menyikapi aspirasi publik secara konstruktif.
