Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak desakan dari masyarakat untuk membubarkan DPR karena aturan gaji dan tunjangan anggota legislatif yang sangat tinggi. Sahroni menilai bahwa desakan tersebut merupakan sikap yang keliru dan bahkan menyebutnya sebagai mental orang tolol. Menurutnya, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru karena tanpa DPR, fungsi legislasi dan representasi rakyat tidak akan berjalan dengan baik. Meskipun anggota DPR tidak anti terhadap kritik, Sahroni berharap kritik yang disampaikan bisa memberikan ruang untuk perbaikan.
Di sisi lain, Sahroni juga merespons operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wamenaker Noel terkait dugaan pemerasan. Ia memuji KPK karena tindakan OTT yang diambil sudah didasari oleh bukti dan transaksi yang jelas. Sahroni juga menunjukkan apresiasinya terhadap KPK karena tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Namun, sebelumnya ia pernah mengkritik OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, dan bahkan meminta definisi OTT untuk didefinisikan ulang dalam rapat kerja di Komisi III DPR.
Sahroni juga mengakui bahwa anggota DPR adalah manusia biasa yang dapat membuat kesalahan, namun penting untuk tetap menjaga keteraturan dalam menyampaikan kritik. Dalam kasus-kasus OTT yang terjadi, Sahroni menegaskan bahwa KPK harus siap bertindak jika menemukan bukti tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam menanggapi berbagai kritik dan masalah yang muncul, Sahroni mengakui bahwa anggota DPR harus siap untuk menerima dan memperbaiki diri demi kebaikan bersama.
