Dampak Positif Amnesti terhadap Proses Hukum Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa semua proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto telah dihentikan sebagai respons terhadap amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, proses hukum terhadap Hasto dihentikan secara langsung setelah amnesti diterbitkan. KPK tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dengan kasus Hasto. Amnesti yang diberikan kepada Hasto telah melalui pertimbangan ketat, termasuk dengan meminta pendapat dari DPR. DPR RI telah menyetujui amnesti untuk Hasto yang diusulkan oleh Presiden Prabowo. Hasto adalah salah satu dari 1.116 orang terpidana yang menerima amnesti berdasarkan Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Dalam surat tersebut, Presiden juga memberikan abolisi untuk Tom Lembong yang juga telah disetujui oleh DPR RI. Hasto dijatuhi vonis bersalah atas kasus pemberian suap dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda Rp250 juta terkait dugaan suap pengganti antarwaktu (PAW) untuk calon anggota DPR RI Harun Masiku. Hasto terbukti menyediakan dana suap sebesar Rp400 juta yang akan diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, Wahyu Setiawan untuk pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI.

Source link