10 Ribu Orang Meminta Perlindungan LPSK Hingga 2024

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima jumlah permohonan perlindungan yang mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024, dengan total 10.217 pemohon. Peningkatan ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7.600 pemohon perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Antonius P.S Wibowo, Wakil Ketua LPSK, menjelaskan bahwa permohonan tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, yang merupakan kebutuhan masyarakat. Mayoritas permohonan datang dari kuasa hukum yang merupakan orang-orang terdekat dari saksi maupun korban tindak pidana yang kompleks. Selain dari kuasa hukum, permohonan juga berasal dari rekomendasi kepolisian, diri sendiri sebagai korban dan saksi, keluarga korban, serta instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. LPSK berupaya terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah di berbagai tingkatan, untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat yang diberikan pemerintah. Selain itu, LPSK juga memfasilitasi ganti kerugian bagi 6.035 korban TPPU selama tahun 2024, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kasus berbagai modus TPPU di berbagai provinsi di Indonesia, seperti investasi ilegal, tindak pidana koperasi, dan perbankan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan juga ditekankan dalam penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Undang-Undang Nomor 24 tentang Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika pelaku kekerasan seksual tidak mampu membayar kompensasi, kekurangannya akan difasilitasi melalui dana kompensasi bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Source link