Permintaan Kemenhan Anggaran Tambahan Rp184 Triliun 2026

Kementerian Pertahanan kembali menjadi sorotan setelah mengajukan tambahan anggaran untuk 2026. Dalam rapat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kebutuhan Kemenhan tahun depan belum cukup jika hanya mengacu pada pagu indikatif yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kemenhan Ajukan Tambahan Rp17 Triliun

Sjafrie menyampaikan Kemenhan meminta tambahan anggaran sebesar Rp17 triliun. Dengan usulan itu, total kebutuhan anggaran kementerian tersebut pada 2026 mencapai Rp184 triliun. Ia mengakui tidak mengingat secara rinci komposisi dari total kebutuhan tersebut, namun menegaskan bahwa pagu indikatif Rp167 triliun yang ditetapkan Kementerian Keuangan masih belum mencukupi.

Menurut Sjafrie, kebutuhan anggaran Kemenhan tidak hanya terkait pengadaan alat utama sistem senjata, tetapi juga menyangkut kesejahteraan prajurit di berbagai jenjang. Karena itu, alokasi dana harus mampu menopang dua kebutuhan besar sekaligus: kekuatan pertahanan dan dukungan bagi personel yang menjalankannya.

Belanja Pegawai Masih Mendominasi

Dari gambaran yang disampaikan, porsi terbesar anggaran Kemenhan akan terserap untuk belanja pegawai. Setelah itu, barulah sisanya diarahkan ke belanja modal, termasuk pengadaan alutsista. Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan internal kementerian masih sangat besar, di samping agenda modernisasi pertahanan yang terus berjalan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan sebelumnya telah menetapkan pagu indikatif untuk sejumlah kementerian dan lembaga. Dalam daftar tersebut, Kemenhan berada di posisi kedua dengan alokasi sebesar Rp167,4 triliun. Angka itu kini menjadi titik awal perdebatan antara kebutuhan ideal pertahanan dan ruang fiskal yang tersedia.

Posisi Kemenhan di Tengah Prioritas Anggaran Negara

Permintaan tambahan ini menegaskan bahwa sektor pertahanan masih menempati posisi penting dalam pembahasan anggaran negara. Namun, besarnya kebutuhan Kemenhan juga memperlihatkan tantangan klasik dalam penyusunan APBN: menyeimbangkan belanja rutin, kesejahteraan aparatur, dan investasi strategis jangka panjang dalam satu kerangka fiskal yang terbatas.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.