Prabowo and Malaysian PM Resolve Ambalat Dispute Quickly

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk mengejar solusi sementara terkait sengketa perbatasan maritim yang panjang di wilayah Ambalat. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan komitmen bersama untuk memprioritaskan kepentingan nasional sambil memajukan kerja sama yang saling menguntungkan. Mereka berencana untuk memulai kerja sama ekonomi di area Ambalat sementara menunggu penyelesaian hukum yang dibutuhkan, dengan harapan bahwa sumber daya di wilayah tersebut akan dieksploitasi secara adil dan bersama-sama.

Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama kedua negara, dengan pragmatisme dan kolaborasi sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan bersama. Selain itu, dalam diskusi geopolitik yang lebih luas, Prabowo dan Anwar juga membahas pentingnya kerja sama global untuk mempromosikan perdamaian di tengah konflik internasional yang sedang berlangsung, seperti konflik Israel-Iran dan situasi di Palestina. Keduanya menyuarakan dukungan untuk solusi damai dari semua pihak serta mengakui kesepakatan gencatan senjata terbaru antara Israel dan Iran sebagai langkah positif menuju perdamaian yang langgeng.

Perdana Menteri Anwar menekankan pentingnya tindakan cepat dalam memulai kerja sama ekonomi di wilayah yang diperebutkan seperti Ambalat, tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Dia menyoroti bahwa menunggu penyelesaian hukum bisa memakan waktu lama dan lebih baik mengalokasikan waktu sekarang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pertemuan bilateral ini dihadiri oleh sejumlah pejabat senior Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Source link