Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi berharap agar semua pihak memberi kesempatan bagi sejarawan untuk bekerja secara akademik terkait polemik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Hasan menyoroti pentingnya tidak membuat kesimpulan tergesa-gesa dan menaruh kepercayaan pada ahli sejarah yang sedang menciptakan narasi sejarah Indonesia. Sebuah proyek penulisan kembali sejarah nasional sedang digarap oleh sejarawan yang telah terbukti memiliki kredibilitas tinggi, sehingga Hasan meminta masyarakat untuk memberikan waktu dan ruang bagi mereka untuk menyelesaikan penelitian mereka tanpa terintervensi sebelumnya.
Fadli Zon menuai kontroversi setelah menyatakan bahwa tidak ada bukti tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Hal ini dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan. Komnas HAM sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat selama peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memang terjadi.
Semua fakta ini menunjukkan perlunya berpegang pada bukti-bukti yang telah diuji secara akademik dan legal dalam merumuskan sejarah sebuah kejadian. Sejarah harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti, bukan sekadar rumor yang tidak memiliki landasan yang kuat. Fadli Zon sendiri telah mengklarifikasi bahwa pernyataannya tidak bermaksud menyangkal kekerasan seksual, namun lebih pada perlunya bukti yang solid dalam menyusun cerita sejarah.
Semua ini menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan pada proses akademik dalam menulis sejarah, serta menghormati korban-korban dari tragedi masa lalu. Kritik dan pertanyaan yang muncul dari pernyataan Fadli Zon harus dijawab dengan transparansi dan kehati-hatian dalam mengakui fakta-fakta yang telah teruji.
