Berita  

Natalius Pigai Bertemu Kepala Daerah Papua Tengah Setelah Demo

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berpartisipasi dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Puncak di Bali pada Jumat (6/6). Pertemuan tersebut diselenggarakan setelah Kantor Kementerian HAM mengalami demo pada Selasa (3/6) lalu. Pigai, bersama dengan gubernur, bupati, dan DPRD dari wilayah Papua Tengah, membahas situasi yang memprihatinkan di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak akibat konflik bersenjata yang telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, hilang, dan gelombang pengungsi.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM merespons serius situasi di Papua dengan tujuan utama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Dia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dari lapangan melalui gubernur, DPRD, dan para bupati, serta memastikan penanganan yang tepat terhadap situasi konflik di Puncak dan Intan Jaya. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memfasilitasi pendirian pos penjagaan agar gereja atau rumah-rumah klasis tidak digunakan sebagai pos militer.

Kementerian HAM dalam waktu dekat akan turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi dilakukan dengan baik dan mendorong upaya rekonsiliasi guna mencapai perdamaian di tanah Papua. Pigai juga mendengar sejumlah persoalan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pembangunan sekolah rakyat serta infrastruktur jalan trans Papua. Dia menekankan pentingnya langkah rekonsiliasi dan restorative justice dalam menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya akibat Pilkada.

Kementerian HAM akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian teknis lain terkait isu pembangunan di Papua. Melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Papua, segala persoalan terkait Papua akan diselesaikan. Pigai menekankan bahwa upaya bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian merupakan hal yang paling penting dalam upaya penyelesaian konflik di Papua.

Source link