Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mengkritisi rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mengizinkan dokter umum melakukan operasi caesar pada ibu melahirkan. POGI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah aspek dalam kebijakan tersebut, mulai dari keselamatan pasien, kualitas layanan, hingga edukasi terhadap masyarakat. Dalam upaya menurunkan angka kematian maternal dan perinatal, POGI menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis yang dilakukan. POGI meyakini bahwa tindakan medis, termasuk operasi cesarean, harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya. POGI merujuk pada landasan akademik yang disetujui WHO, ACOG, dan RCOG bahwa pelatihan dan kompetensi untuk tindakan medis invasif, seperti operasi caesar, sangat penting. Meskipun tidak menolak rencana dokter umum melakukan operasi caesar, POGI meminta agar dokter umum diberi pelatihan dan pendidikan lanjutan terkait obstetri dan ginekologi. Selain itu, POGI juga menyuarakan penggunaan teknologi telemedicine untuk memberikan bimbingan dan supervisi kepada dokter umum dalam situasi darurat. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan segera membuat aturan yang memperbolehkan dokter umum melakukan operasi caesar, dengan memberikan pelatihan resmi terutama kepada dokter umum di daerah terpencil.
Rencana Dokter Umum Operasi Caesar: POGI Soroti Pasien

Read Also
Recommendation for You
Kebakaran yang melanda delapan rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan, menyebabkan satu anak perempuan berusia…
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, sedang menjadi sorotan karena mengaku akan merampok uang negara…
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan peninjauan langsung di waduk muara Nusa Dua, aliran…
Tiga pelajar SMP di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tewas setelah terlibat kecelakaan fatal dengan sebuah…
Pasangan Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sebagai…