Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Kegiatan ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya memperkuat kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Reformasi Intilijen Indonesia juga perlu melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar lebih proaktif dalam mencegah eskalasi ancaman.
Di saat Presiden Joko Widodo mentransisikan kekuasaan ke Prabowo Subianto, Reformasi Intilijen Indonesia memainkan peran penting dalam menganalisis potensi ancaman. Situasi ekonomi yang tidak stabil menjadi indikasi bahwa intelijen masih perlu diperbaharui untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menekankan bahwa sistem rekrutmen dan penempatan personel sangat mempengaruhi efektivitas badan intelijen. Pentingnya rekrutmen berdasarkan kompetensi dan struktur organisasi yang seimbang, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik.
Pemilihan personel intelijen di negara maju memperhatikan aspek akademik, psikologis, dan kesesuaian dengan dinamika intelijen global. Namun, politisasi dalam proses rekrutmen terakhir di Indonesia mengancam profesionalisme BIN sebagai lembaga negara.
Kultur intelijen yang mengedepankan kerahasiaan menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik muncul terkait penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang mencolok, hal ini bertentangan dengan prinsip intelijen yang bekerja tanpa menarik perhatian publik.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara lain telah menerapkan mekanisme oversight terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.
Ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi seperti kejaksaan dan badan maritim harus diawasi dengan ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga ini seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan informasi dan analisis, bukan sebagai alat intervensi politik yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Hasil diskusi memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk mereformasi kelembagaan intelijen di Indonesia:
Menerapkan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi didasarkan pada kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan sejumlah rekomendasi tersebut, diharapkan Reformasi Intilijen Indonesia mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
